Zelfi Cantika A. Soka

www.gunadarma.ac.id/

Tugas no 5 Kelompok 3

BAB 16

Pengantar

Ekonomi Pembangunan

 

BAB ini membahas dan menguraikan secara ringkas tentang bidang studi ekonomi pembangunan (economics of development).akan membahas apa yang dimaksud tentang apa itu ekomomi pembangunan,tujuan dan ruang lingkup pembahasanya,dan apa bedanya dengan teori-teori ekonomi konvesional,dan mengapa bidang studi ini berkembang.dan di bagian akhir akan diulas beberapa teori utama yang pada umumnya digunakan untuk menjelaskan fenomena pembangunan ekonomi yang terjadi setengah abad ini.

 

  1. 1.             Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Landasan-landasan dan pendapat-pendapat serta pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara berkembang, kemudian disebut sebagai ekonomi pembangunan.  Cabang ilmu ekonomi ini belum memiliki suatu pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ekonom namun demikian, tidaklah berarti bahwa pola analisi ekonomi pembangunan tidak dapat ditentukan sifat-sifatnya.  Pada hakekatnya pembahasan ekonomi pembangunan dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1)      Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat analistis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dari masyarakat negara-negara yang sedang berkembang, serta implikasi sifat-sifat tersebut kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan. 

2)      Adalah yang bersifat memberikan berbagai pilihan, kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakkan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

 

Selanjutnya berdasarkan dua sifat tersebut maka ekonomi pembangunan bisa didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu eonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara tersebut dapat membangunan ekonominya lebih cepat.

Karakteristik Umum Negara Sedang Berkembang (NSB). Negara-negara di dunia dewasa ini dapat diukur dari kesejahteraan masyarakatnya, yaitu biasanya dibedakan dalam dua kategori atau kelompok yaitu kelompok negara-negara maju (develops countries) dan kelompok negara-negara yang sedang berkembang (developing countries) negara-negara yang termasuk develops countries adalah negara-negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, New Zealand dan Jepang.  Sebagian besar negara-negara developing countries terdapat di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin dimana diperkirakan 2/3 dari penduduk dunia.  Menurut Furtalo seorang ekonom Amerika Latin, suatu negara yang disebut belum maju (NSB) jika di negara tersebut masih terjadi ketidakseimbangan antara faktor produksi yang tersedia dengan teknologi yang mereka kuasai, sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara penuh belum tercapai.  Untuk kawasan negara-negara di Afrika, Austria dan Amerika Latin serta Jepang sekarang dianggap sebagai negara maju meskipun pada mulanya dianggap sebagai negara yang berkembang bahkan dewasa ini telah muncul beberapa negara khususnya di Asia mempunyai taraf pembangunan yang telah hampir mencapai negara-negara maju yang mana mereka ini disebut sebagai newly industrialized countries (NICs).

Sifat dan karakterisktik NSB menurut Meier and Baldwin adalah sebagai berikut:

a)      Produsen Barang-barang Primier, negara-negara sedang berkembang pada umumnya mempunyai struktur produksi yang terdiri dari bahan pokok dan bahan makanan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan sebagianbesar pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian sedangkan yang bekerja di sektor sekunder (industri dan bangunan) dan di sektor tersier (jasa-jasa, listrik, air minum, angkutan) hanya sebagian kecil saja.  Rumusan pada kegiatan produksi di sektor primer disebabkan oleh adanya faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang relatif banyak di negara-negara yang sedang berkembang oleh karena itu, sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan biaya komperetif maka NSB banyak menggunakan tanah dan tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan produksi mereka.

b)      Masalah Tekanan Penduduk, pertama adanya pengangguran yang disebabkan oleh sempitnya luas lahan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bermukim disitu, kedua pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat disebabkan antara lain oleh menurunnya tingkat kematian dan semakin tinggiya kelahiran di negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan makin banyaknya jumlah anak yang menjadi tanggung jawab orang tua sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata.  Keadaan tersebut disebabkan tingkat produksi yang relatif tetap rendah.

c)      Sumber Daya Alam Belum Banyak Diolah, di negara-negara sedang berkembang sumber daya alam belum banyak dimanfaatkan sehingga masih bersifat potensi saja, sumber-sumber daya alam tersebut belum dapat menjadi sumber daya yang riil karena kurangnya modal, tenaga ahli dan wiraswasta.

d)     Penduduk Masih Terkebelakang, penduduk NSB relatif masih terkebelakang secara ekonomis ini berarti bahwa kualitas penduduknya sebagai faktor produksi (tenaga kerja) masih rendah, mereka masih merupakan faktor produksi yang kurang efisien dan mobilitas kerjanya rendah baik secara vertikal maupun secara horizontal.

e)      Kekurangan Modal, masalah kekurangan modal bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep lingkungan tidak berujung pangkal (vicious circle).  Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahya investasi, rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan karena tingkat produktivitas rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal.  Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh karena keterbelakangan penduduk dan belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada secara optimal dan kurangnya modal.  Dengan kata lain, negara itu miskin karena miskin hal-hal tersebut di atas.

f)       Orientasi Perdagangan Luar Negeri, hampir semua negara di dunia mempunyai hubungan perdagangan dengan dunia luar yang sangat terkenal adalah perdagangan komoditi-komoditi yang diperdagangkan antara negara NSB dengan negara-negara maju.  NSB biasanaya mengekspor komoditi-komoditi primer yang menunjukkan adanya surplus produksi dalam negeri tetapi sebenarnya karean ketidakmampuan negara tersebut mengelola komoditi-komoditi tersebut menjadi lebih berguna, sifat-sifat NSB ini merupakan gambaran umum keadaan negara-negara tersebut sampai dewasa ini.

g)      Kekuasaan, Ketergantungan, suatu faktor yang sangat penting bagi NSB tentang rencana taraf hidup, bertebangan pengganguran dan munculnya masalah-masalah ketidakmerataan pembagian pendapatan adalah tingginya ketimpangan kekuasaan ekonomi dan politik antara negara-negara miskin dengan negara-negara kaya.  Ketimpangan kekuasaan tersebut tidak hanya bentuk kekuasaan yang dominan dari negara-negara kaya untuk mengendalikan pola perdagangan internasional tetapi juga nampak dalam kekuasaan mereka mendiktekan cara-cara dan syarat-syarat dalam mentransfer teknologi, memberikan bantuan luar negeri dan menyalurkan modal swasta ke negara-negara berkembang.  Keadaan seperti ini akan melahirkan sikap ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju akibatnya keadaan tersebut akhirnya akan menimbulkan sifat mudah terpengaruh dari NSB terhadap kekuasaan negara-negara maju yang akibatnya bisa menguasai dan mendominasi ekonomi dan sosial politik mereka.

 

 

 

 

  1. 2.             Berkembangnya Teori Ekonomi Pembangunan

 

Dalam bagian ini akan di tunjukkan fakta-fakta yang mendorong perlunya pembangunan ekonomi dengan menggunakan analisis ekonomi pembangunan.

  1. Klasifikasi Negara-negara

Di bagian awal bab ini telah disebutkan beberapa pengelompokan Negara,yaitu Negara maju (developed country), Negara belum maju (underdeveloped country), dan Negara sedang berkembang/membangun (developing country).istilah lain yang sering ditemukan antara lain Negara-negara utara dan selatan,Negara-negara dunia kesatu,kedua dan ketiga.

Pengelompokan di atas di susun oleh lembaga-lembaga kerjasama internasional,seperti Perseikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), Bank Dunia (World Bank), Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (organization for economic & cooperation Development/OECD) untuk menujukan perbedaan tingkat kemajuan Negara-negara di dunia ini.melalui perbedaan ini akan di coba untuk memahami karakter-karakter dasar suatu perekonomian dan akan membantu penyusunan strategi dan kebijakan ekonomi suatu Negara (perekonomian) yang bersangkutan.

1)      Negara Maju dan Belum Maju

Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi) tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status ‘negara maju’.

Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang, melalui proses globalisasi.

 

2)   Utara Selatan

Pengelompokan ini berdasarkan letak wilayah geografis. Umumnya Negara-negara maju,yaitu eropa Barat dan Amerika utara (Amerika Serikat dari Kanada), terletak pada lintang utara bumi ini.istilah kelompok utara mengacu kepada Negara-negara yang telah maju dan kaya,sementara kelompok selatan mengacu pada Negara-negara yang masih terkebelakang (LDCs) dan NSB,yang umumnya terletak di belahan bumi selatan.

 

3)   Dunia Pertama,Kedua, dam Ketiga

Pengelompokan ini berdasarkan ideology yang dianut.yang dimaksud dunia pertama adalah Negara-negara barat yang menganut ideology liberal dengan system ekonomi kapitalis.istilah lainya adalah blok barat.Negara dunia kedua adalah Negara yang menurut ideology antiliberalis,dengan system ekonomi yang cenderung sosialissedangkan dunia ketiga adalah dunia yang tidak termaksud kedua blok tersebut.umumnya Negara-negara ketiga masih terkebelakang atau sedang membangun.

           

  1. Fakta-Fakta Berdasarkan Laporan Badan-badan PBB

Laporan tentang perkembangan pembangunan manusia tahun 1999 (Human Development Report 1999) yang dikeluarkan United Nations Developtment Program (UNDP) menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dunia ketiga makin memprihatinkan.

Beberapa tolak ukur yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi guna mengukur tingkat kemiskinan masyarakat adalah sebagai berikut :

1)      Tolok ukur kemiskinan absolute yang dikembangkan oleh Prof.Sayogyo (dari IPB) tingkat konsumsi dalam takaran ekuvalen dengan Kg beras per orang per Tahun.Bank Dunia juga menetapkan suatu batas kemiskinan absolute yang setiap tahun sisesuaikan , ditetapkan US$.

2)      Kebutuhan Fisik Minimum (KFM),yaitu kebutuhan fisik (makanan,minuman,pakaian,rumah, dan sebagainya) selama satu bulan bagi seorang pekerja yang diukur dalam uang berdasarkan jumlah kalori,protein,vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak,yang dinyatakan dalam rupiah, yang dari waktu ke waktu dan dari daerah ke daerah disesuaikan.

3)      Bank Dunia juga membuat semacam indeks kemiskinan yang berlaku bagi NSB.Berdasarkan tolak ukur ini, ambang kemiskinan adalah tingkat pemenuhan kebutuhan fisik sebanyak 2.100 kalori sehari,yang kemudian dinyatakan dalam uang

4)      Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan tolok ukur dari Bank Dunia,yaitu rata-rata pengeluaran untuk memeuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari, tetapi ditambah dengan kebutuhan lainnya (bukan makanan) yang mencangkup perumahan,pakaian,kesehatan, dan pendidikan.

Tampaknya distribusi pendapatan dunia abad 21 ini akan sulit diperbaiki, karena beberapa alas an :

1)      Makin melemahnya akses penduduk dunia ketiga terhadap sumber daya ekonomi penting,khususnya informasi.Jaringan informasi modern, khususnya satelit , dikuasai oleh penduduk Negara-negara kaya.

2)      Makin tertinggalnya kualitas SDM sebagian besar penduduk dunia ketiga,dilihat dari indicator pendidikan dan kesehatan.

3)      Makin kuatnya cengkraman perusahaan-perusahaaan multinational (MNC), yang umumnya berasal dari Negara-negara maju.sebagai sebuah perusahaan,MNC-MNC akan bertindsk berdasarkan motivasi mencari keuntungan

 

Masalah-masalahnya di atas telah lama terjadi dan tampaknya semakin besar.Hal inilah yang mendorong para ahli ekonomi untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi yang dapat diterapkan bagi perbaikan kualitas hidup penduduk bumi.

 

  1. Hakikat Pembangunan

Istilah pembangunan (development) lebih mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian peningkatan kualitas hidup.Dengan demikian ada tiga elemen penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembangunan, yaitu: 1) proses, 2) upaya, 3) peningkatan kualitas hidup.

1)      Pembangunan Sebagai Sebuah Proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

 

2)      Pembangunan Sebagai Upaya

Sebagai sebuah upaya, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu Negara/bangsa yang ingin maju.Alasan yang paling mendasar adalah pengalaman menunjukan bahwa sebagian besar bangsa yang pernah maju secara alamiah gagal mempertahankan tingkat kemajuannya.Bahkan beberapa di antaranya saat ini menjadi Negara/bangsa terkebelakang atau tidak memiliki peran penting dalam percaturan poliyik ekonomi dunia.

 

3)      Pembangunan Berarti Peningkatan Kualitas Hidup

Harus diakui,kualitas hidup adalah suatu konsep yang sangat relative dan abstrak.Tetapi ada ukuran/perasaan yang bersifat universal yang dapat dipakai sebagai patokan yang relative objektif.secara politis tercermin dari kesediaan menerima perbedaan pendapat dan atau keputusan bersama.itulah sebabnya,secara politis bangsa yang maju sering di kaitkan dengan demokratisasi.umumnya individu yang hidup di Negara-negara maju menghabiskan sebagian besar penghasilanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya pendidikan tinggi,informasi dan jasa-jaga modern lainnya.

 

 

  1. Hakikat Pembangunan Ekonomi

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejaht

 

1)      Pertumbuhan (Growth)

Pertumbuhan (Growth) menunjukkan perubahaan scalar. Jika output perekonomian dari waktu ke waktu makin bertambah, dikatakan telah terjadi pertumbuhan.Hal ini dapat dianalogikan dengan pertumbuhan manusia.secara fisik seorang anak akan terus bertambah besar seiring bertambahnya usia.

 

2)      Perubahan (Changes)

Perubahan (changes) menunjukan perubahan kearah kematangan(kedewasaan).analogi tentang hal ini adalah manusia yang sehat ,selain bertambah besar juga bertambah dewasa.terjadi perubahan-perubahan yang kualitatif.selai bertumbuh pembangunan ekonomi juga mengalami perubahan-perubahan mendasar untuk menopang kemampuan pertumbuhan jangka panjangl.perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

 

a)      Perubahan sikap (attitude changes)

Termaksud dalam perubahan sikap antara lain adalah penghargaan terhadap waktu,yang di wujudkan dalam hal memenuhi janji tepat waktu,kesediaan melakukan sesuatu dengan persiapan dan atau perencanaan.sikap-sikap secara teoritis juga akan meningkatkan  kemampuan bersaing dan produktivitas, serta mengurangi budaya KKN,sehingga akhirnya proses alokasi sumber daya ekonomi distorisnya makin berkurang.

 

b)      Perubahan Kelembagaan (institutional changes)

Perubahan kelembagaan yang harus diprioritaskan adalah hak kepemilikan,uang dan mekanisme pasar.

Makin individualnya hak kepemilikan,makin tingginya tingkat penggunaan uang dan makin berjalanya mekanisme pasar (persaingan sempurna)dapat memacu manusia bekerja lebih keras dan produktif.mereka makin mampu melakukan optimalisasi individu.

 

c)      Perubahan structural (structural changes)

Perubahan sturuktural yang utama adalah struktur produksi dan pengeluaran.jika perekonomian moderm maka sumbangan output sector industry dan jasa makin meningkat,sedangkan sumbangan output sector pertanian menurun.ketiga perubahan tersebut di atas saling terkait dan saling mempengaruhi.hal ini akan mendorong produsen maupun konsumen mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki

 

 

 

  1. 3.             Karakteristik Negara Berkembang
    1. Rendahnya Tingkat Kehidupan (Low Level of Living)

Rendahnya tingkat kehidupan dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Laporan UNDP 1999 menunjukan lebih dari  1milyar penduduk NSB hidup dalam kondisi miskin, kurang gizi, kesehatan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan.

 

  1. Rendahnya Tingkat Produktivitas (Low Level of Productivity)
    Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari PDB per-kapita atau PDB pe-pekerja yang sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat hidup, juga keterbatasan lapangan kerja terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah.
  2. Tingginya Tingkat Pertambahan Penduduk (High Rates of Population Growth)

Tingkat pertambahan penduduk di NSB adalah dua sampai empat kali lipat pertambahan penduduk negara maju. Tingginya angka NSB telah menimbulkan berbagai masalah diantaranya; berkaitan dengan pangan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja.

 

  1. Tingginya Rasio Tingkat Ketergantungan (High Rates of Depedency Ratio)

Rasio tingkat ketergantungan (depedency ratio) adalah ukuran yang menunjukan besar beban penduduk usia produktif (15-64 thn) karena menanggung penduduk non-produktif (0-14 thn + ≥ 65thn)

 

  DR    =          Penduduk 0-14th + ≥65thn                                *DR = Depedency Ratio

                              Penduduk 15-64thn

Misal angka DR = 0,64 atau 64% maka setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 64 penduduk non-produktif. Maka semakin besar DR, makin besar pula beban penduduk produktif.

  1. Tingginya Tingkat Pengangguran (High Rates of Unemployment)

Tingkat pengangguran di NSB umumnya juga sangat tinggi. Angka pengangguran akan semakin besar bila diukur dengan angka underemployment. Penyebabnya adalah laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan kesempatan kerja.

 

  1. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian Primer (Substantial Dependence on Agricultural-Primary Production)

Negara belum berkembang umumnya sangat tergantung pada hasil sektor pertanian atau sektor primer. Bahkan ada negara yang sangat tergantung pada hasil satu komoditas pertanian saja, yang biasa disebut perekonomian monokultural.

 

  1. Pasar dan Informasi Yang Tidak Sempurna (Imperfect Market and Information)

Mekanisme pasar di NSB juga belum berkembang baik. Struktur pasar dapat berupa oligopoli, monopoli, dsb. Penguasaan informasi juga tidak seimbang dan simetris. Info hanya dikuasai kalangan tertentu yang berhubungan baik dengan penguasa yang berakibat merugikan konsumen.

 

 

 

  1. Ketergantungan yang Besar dan Kerentanan Terhadap Kondisi Eksternal (Dominance, Dependence, and Vurnerabillity in International Relation)

Yang dimaksud ketergantungan adalah kondisi domestik perekonomian NSB sangat dipengaruhi kondisi perekonomian lainnya, khususnya negara maju. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari karakter diatas. Misal, lemahnya permintaan domestik karena lemahnya permintaan agregat.

 

  1. 4.             Pembangunan Ekonomi Sebagai Proses Transformasi

 

  1. Transformasi Pertanian

Yang dimaksud transformasi pertanian (agriculture transformation) adalah perubahan kegiatan pertanian dari yang bersifat tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi kegiatan yang modern berskala besar dan bermotif memperoleh keuntungan. Misal, penanaman jagung pada awalnya berskala kecil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tetapi dengan transformasi pertanian, kegiatan penanaman jagung diubah menjadi kegiatan berskala besar (puluhan, ratusan, bahkan ribuan hektar) dimana hasilnya dijual utnuk mendapat keuntungan.

Upaya peningkatan kapasitas produksi, misal dengan penerapan teknologi yang lebih maju, peningkatan pengetahuan, keahlian, dan perbesaran skala usaha.

 

  1. Transformasi Kependudukan

1)      Transisi Demografi

Transisi kependudukan (demographic transition) adalah suatu perubahan kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke kondisi kelahiran dan kematian rendah. Maju tidaknya masyarakat disertai perubahan yang menyebabkan keluarga lebih mementingkan kualitas anak. Untuk itu jumlah anak dibatasi dengan program keluarga berencana.

 

2)      Perubahan Struktur Penduduk

Dalam jangka panjang terjadi perubahan struktur penduduk, terutama dilihat dari usia dan tingkat pendidikan.

 

3)      Meningkatnya Penduduk Perkotaan

Kemajuan ekonomi juga ditandai dengan berkembangnya kota lama dan tumbuhnya kota baru. Kota tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan mungkin pusat kebudayaan. Perbedaan yang jelas antara kota lama dan kota baru terlihat jelas pada fasilitas yang tersedia.

 

 

  1. Transformasi Struktural

1)   Struktur Produksi

Yang dimaksud dengan negara agraris adalah negara yang sebagian besar output nasionalnya berasal dari sektor tani. Demikian juga Indonesia yang memiliki 60% angkatan kerja di sektor tani.

 

2)   Struktur Permintaan

Pada tahap awal perkembangan, umumnya lebih dari 70% permintaan/pengeluaran adalah untuk konsumsi rumah tangga. Pada saat ekonomi maju, secara nominal konsumsi meningkat, tetapi secara relatif akan menurun.

 

  1. Transformasi Kelembagaan

Termasuk dalam transformasi kelembagaan adalah makin tersedia dan sempurnanya lembaga untuk pengambilan keputusan yang individual atau mandiri. Transformasi kelembagaan sangat memperkuat transformasi lain, sehingga perekonomian dapat mempertahankan pertumbuhan dan perubahan ekonomi jangka panjang.

 

5.       Masalah Kebijakan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang

  1. Pemintaan dan Penawaran Agregat

1)      Permintaan Agregat

         Jumlah penduduk NSB yang besar tidak diimbangi dengan permintaan efektif yang besar, karena rendahnya tingkat kehidupan. Lemahnya permintaan efektif akan menyulitkan pengembangan sektor industri yang baru mencapai biaya minimum bila skala produksi sangat besar.

         Rendahnya derajat kehidupan sering kali membuat rakyat di NSB tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Rendahnya daya beli komoditas makanan, obat dan pendidikan melemahkan pertumbuhan dan perkembangan sektor swasta.

 

2)      Penawaran Agregat

Kelemahan penawaran agregat berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, minimnya stok barang, serta keuntungan yang besar pada sektor pertanian atau primer. Akibatnya rendahnya penawaran agregat memiliki arti rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak sempitnya lapangan kerja.

 

 

  1. Kebijakan Pembangunan

Lemahnya sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian NSB seolah berada dalam lingkaran masalah tanpa berujung. Karena itu pemerintah ikut campur tangan dengan segala kebijakannya.

 

1)   Kebijakan Ekonomi

Kebijakan moneter, fiscal, dan ekonomi Internasional secara teori dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

a)        Kebijakan Moneter

Dapat memperbesar kemampuan penawaran agregat melalui pemberian kredit, khususnya pada kelompok usaha kecil dan menengah.

 

b)        Kebijakan Fiskal

Melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Dan dapat menahan laju perilaku kelompok kaya amat penting, setidaknya karena dua alasan, yakni:

–          Mengurangi inflasi akibat tekanan permintaan

–          Menekan efek peniruan

 

c)        Kebijakan Ekonomi Internasional

Beberapa kebijakan ekonomi yang umumnya dipilih oleh NSB adalah kebijakan promosi ekspor,substitusi  impor, dan proteksi industri.

 

2)   Kebijakan NonEkonomi

Kebijakan non ekonomi yang dapat ditempuh pemerintah antara lain penegakan hukum, perbaikan kondisi demokrasi, dan desentralisasi.

 

  1. Utang Luar Negeri (External Debt)

1)   Utang Luar Negeri Pemerintahan (Public External Debt)

2)   Utang Luar Negeri Swasta (Private External Debt)

3)   Perkembangan Utang Luar Negeri Dunia Ketiga

 

  1. Rasio Beban Utang Luar Negeri

1)   Rasio ULN/PDB

2)   Debt Service Ratio (DSR)

 

 

 

  1. 6.             Teori-teori Ekonomi Pembangunan

 

  1. Teori Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) melihat pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Ia menegemukakan tiga unsur utama dalam proses pertumbuhan hasil produksi.

1)      Sumber daya manusia, yaitu pertambahan jumlah penduduknya,

2)      Pertambahan dalam persediaan barang modal karena tabungan masyarakat diinvestasikan oleh para pemilik modal dengan harapan memperoleh keuntungan,

3)      Spesialisasi dan pembagian kerja disertai perluasan pasar dan perkembangan perdagangan, baik perdagangan dalam nergei maupun internasional.

 

  1. Teori Malthus

Menurut Malthus, pertambahan penduduk yang menurut deret ukur, sementara pertumbuhanpangan menurut deret hitung, menyebabkan perekonomian untuk generasi mendatang cenderung suram. Dalam arti, generasi yang akan datang cenderung mengalami kekurangan pangan.

 

  1. Teori Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) memandang proses kemajuan ekonomi sebagai proses evolusi sosial. Menurutnya, faktor pendinamis perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi.

 

  1. Teori Rostow

Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam lima tahap.

1)      Tahap Perekonomian Tradisional

–          Tingkat produksi per kapita dan produktivitas per pekerja masih sangat rendah, karena ilmu pengetahuan modern dan teknologi belum dikenal.

–          Sebagai besar tenaga kerja berada di sektor pertanian.

–          Struktur sosial bersifat hirarkis/feodal.

–          Hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas.

 

2)      Tahap Pra Lepas Landas

Tahap dimana perekonomian mampu bertumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Indikator yang dapat dilihat antara lain adalah membaiknya kualitas SDM, makin cepatnya akumulasi pemupukan modal, dan makin berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi modern.

 

3)      Tahap Lepas Landas (Toke Off)

Tahan ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penerapan teknologi dana manajemen modern makin luas dan intensif. Rostow menyebutkan 3 ciri negara yang sudah lepas landas, yaitu :

–          Meningkatnya jumlah investasi dari <5% menjadi >10% dari Produk Nasional Neto.

–          Perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi, yang dapat memacu sektor-sektor lain.

–          Terciptanya suatu rangka dasar politij, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus yang didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri.

 

4)      Tahap kedewasaan (Maturity)

Tahap ini suatu periode dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya.

 

5)      Tahap Konsumsi Massa Tingkat Tinggi (High Mass Consumption)

Tahap ini mempunyi ciri-ciri :

–          Adanya jaminan yang lebih baik bagi angkatan kerja.

–          Tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai.

–          Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia.

 

  1. Teori Neon Imperialisme

Teori ini mencoba menjelaskan mengapa NSB sampai saat ini belum sepenuhnya berkembang. Salah satu jawaban penting adalah program pembangunan ekonomi telah menimbulkan ketergantungan baru terhadap negara-negara kapitalis. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi justru membawa perekonomian NSB ke dalam penjajahan (Imperialisme) gaya baru, yaitu penjajahan yang bukan dengan menggunakan kekuatan militer, melainkan ekonomi.

 

  1. Teori Lewis

Teori Arthur Lewis mencoba menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembanan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan sektor industri.

 

 

  1. Teori Perkembangan Neo Klasik

Teori ini sangat percaya bahwa perkembangan ekonomi di dunia ketiga akan berhasil bila menerapkan prinsip-prinsip mekanisme pasar. Sebab, melalui mekanisme pasar (pertukaran), spesialisasi, produktivitas, dan kualitas SDM diasah dan diarahkan, sehingga kualitas hidup kolektif dapat ditingkatkan.

 

 

BAB 17

PEMBANGUNAN TERLANJUTKAN

(SUISTAINABLE DEVELOPMENT)

 

Perekonomian dunia pada seratus tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang tinggi menimbulkan dampak negatif selain dari distribusi pendapatan negara juga kondisi lingkungan yang semakin rusak, cadangan (stok) kekayaan alam untuk generasi mendatang berkurang secara drastis.

1)      Rusaknya/ Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup

Di negara-negara maju, kerusakan lingkungan hidupterjadi dalam bentuk polusi udara, makin berkurangnyajumlah hutan serta menurunnya kualitas hutan. Sedangkan di negara-negara dunia ketiga, kerusakan lingkungan yang paling menonjol adalah penebangan hutan, menurunnya kualitas air, degradasi lahan dan meningkatnya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan.

2)      Ketidakadilan Antargenerasi (Inter-Generation Inequality)

Ketdakadilan antargenerasi adalah kondisi dimana generasi kita dan pendahulu kita, telah mengeksploitasi alam sedemikian rupa , sehingga tidak memberikan cadangan yang memadai untuk dinikmati generasi selanjutnya. Misalnya cadangan minyak bumi Indonesia, diperkirakan hanya cukup untuk satu generasi mendatang.

 

  1. 1.             Imbang Korban Pertumbuhan Ekonomi-Kualitas Lingkungan Hidup
    1. Beberapa Konsep Dasar

 

1)        Sumber Daya Ekonomi

Adalah unsur lingkungan hidup yan ada dalam diri dan diluar pribadi manusia yang dapat secara riil dan atau potensial bermanfaat untuk aktifitas produksi barangdan jasa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia secara individu maupun kolektif. Sumber Daya Ekonomi terdiri atas sumber daya alam (natural resources) dan sumber daya buatan (man made resources).

Sumber daya buatan adalah segala sesuatu baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang merupakan hasil karya manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contoh fisiknya berupa mesin-mesin dan bangunan. Contoh non fisik adalah etika kerja, pergaulan serta pengetahuan tentang manajemen.

 

2)        Sumber Daya Alam (Natural Resources)

Adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral, panas bumi, gas bumi, angin, pasang surut, arus laut.  SDA merupakan sumer daya ekonomi yang paling penting, tetapi jika terus menerus dipakai maka jumlahnya akan berkurang. Dilihat dari kemampuan pemulihan jumlah stok, SDA dibedakan menjadi dua:

–          SDA tak di perbaharui (SDATT) adalah SDA yang stoknya akan terus berkurang jika dieksploitasi. Disebabkan SDATT tidak mempunyai kemampuan reproduksi. Contoh minyak bumi, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya.

–          SDA  terbarui (SDAT) adalah SDA yang stoknya dapat dipulihkan. Umumnya SDAT  mempunyai kemampuan reproduksi seperti pohon-pohon di huta, ikan-ikan di sungai dan binatang-binatang ternak. SDAT akan dapat dipelihara dan ditingkatkan kemam[uan reproduksinya jika derajat eksploitasinya tidak melebihi potensi lestari dimana tingkat stok pertumbuhan stok netto (pertumbuhan-penggunaan) >0.

Konsep terbarui dan tidak terbarui lebih praktis jika dikaitkan dengan jangka waktu pemulihan stok. Jika minyak bumi dapat dipulihkan dalam tempo kurang dari dua generasi (50thn) mungkin minyak bumi menjadi SDAT. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada teknologi yang menghasilkan minyak bumi buatan secara ekonomis.

3)        Lingkungan Hidup

Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perliakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Konsep lingkungan adalah konsep sistem yang menunjukan hubungan timbl balik antara manusia dengan semua unsur yang ada disekitarnya.

 

  1. Pertumbuhan Ekonomi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Y = F (K, L, N)

DIMANA: Y = output (PDB)

                  K= Barang modal (Sumber Daya Buatan)

                  L= Tenaga kerja (sumber daya Manusia)

                  N= Sumber Daya Alam

                  Y/K>L>= 0, Y/N>= 0


 

 

  1. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kualitas Lingkungan

Beberapa ukuran sederhana penurunan kualitas lingkungan hidup adalah polusi udara, air dan tanah, makin sulitnya memperoleh air bersih, makin memanasnya suhu bumi, serta terganggunya iklim dan cuaca akibat perusakan hutan. Kerusakan lingkungan hidup terjadi pada seluruh lapisan masyarakat baik global maupun dunia maju dan dunia ketiga.

Masalah global yang dihadapi adalah makin memanasnya suhu permukaan bumi dimana setiap 10 tahun suhu bumi naik 0,3 drajat celcius. Akibatnya daerah kutub es mnecair, sehingga permukaan laut naik 6cm. Memanasnya suhu permukaan bumi diakibatkan oleh keaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir sebagai akibat kegiatan manusia. Sehingga memperbesar efek rumah kaca dan memberikan pengaruh pada ekosistem alami.  Istilah efek rumah kaca berasal dari penanaman sayur myur dan bunga-bunga didalam rumah kaca dan dipantulkan kembali oleh benda-benda dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panar yang berupa sinar infra merah. Namun gelombangpanas itu terperangkap dalam rumah kaca serta tidak bercampur dengan udara diluarnya. Lapisan terbawah atmosfer yaitu troposfir adalah lapisan terpenting dalam rumah kaca. Sekitar 35% radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bum. Hampir seluruh radiasi ang bergelombang pendek sepertia alfa, beta dan sinar ultraviolet diserap oleh lapisan teratas. Radiasi yang dipantulkan dan diserap, di pancarkan kembali dalam bentuk sinar infra merah, keudian di serap oleh H20, CO2, CH4  dan zozon. Sinar infra merah ini terperangkap dalam lapisan traposfir dan suhu udara di troposfir serta permukaan bumi naik (disebut efek rumah kaca) dan gas yang menyerap infra merah disebut gas rumah kaca. Industrialisasi juga menimbulkan hujan asam yang mengakibatkan atmosfer bumi semakin tipis dan terganggunya lapisan ozon.

Penurunan kualitas hidup di negara-negara maju adalah polusi (pencemaran). Disebabkan tingginya tingkat industrialisasi. Masalah kualitas lingkungan hidup di negara negara dunia ketiga lebih kompleks dibanding di negara maju. Rakyat yang tinggaldi kaya akan SDA akan mengalami penurunan kualitas hidup.

 

  1. 2.             Masalah- Masalah di Masa yang Akan Datang

Menurut Emil Salim (1998) beberapa masalah yang akan terus menerus dihadapi masyarakat dunia adalah kependudukan, ketersedian pangan, kelestarian spesies, dan ekosistem, industrialisasi, ketersediaan energi, dan perkembangan kota. Semua masalah tersebut akan terus meningkatkan tekanan atau kerusakan lingkungan hidup.

Tiga alasan dalam kerusakan lingkungan :

 

 

  1. Kemiskinan

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 5,982 miliar jiwa pada sensus 1999 dimana >1miliar itu hidup dalam keadaan miskin. Dan diperkirakan tahun 2015 mencapai 7 miliar dmana >2 miliar hidup dalam kondisi miskin. Ternyata krisis ekonomi Indonesia menyebabkan lwbih dari 100 juta mengalami kemiskinan. Laporan pada tahun (1999-2000) menunjukan makin giatnya dalam mengesploitasi hutan oleh pendudukunuk mempertahankan tingkat kehidupan.

 

  1. Dampaknya Kemajuan Teknologi Yang mendua

 Adalah satu sisi kemajuan teknologi telah eningkatkan efisiensi penggunaan SDA, tapi dilihat dari sebenarnya dapat dilakukan penghematan SDA, bahkan sampe pemulihan stock SDAT. Di sisi lain, kemajuan teknologi telah meningkatkan kemampuan produksi manusia sampai puluhan, ratusan bahkan ribuan kali. Jika produksi tersebut tidak dibatasi, jumlah absolut SDA yang tereskplorisasi meningkat tajam.

 

  1. Kekuatan monopoli

Gejala monopoli dipasar output dan input (monopsoni) makin jelas terlihat selama 30 tahun terakhir. Dari faktor penyebabnya monopoli dapat dibedakan enjadi monopoli karena undang-undang dan monopoli alamiah.

Di negara sedang berkembang (NSB) gejala monopoliyang terjadi umumnya adalah monopoli karena undang-undang. Tidak jarang hak monopoli ini diberikan untuk kegiatan-kegiatan produksi yang sangat eksploitatif terhadap SDA. Di Indonesia, Hak Pengelolaan Hutan (HPH) diberikan kepada sejumlah pengusaha yang mencakup puluhan juta hektar areal hutan produksi. Sayangnya pelaksanaan seringkali menyimpang. Para pemegang HPH lebih suka memegang haknya untuk menebang dibandingkan kewajibannya menanam kembali.

Di negara maju gejala monopoli yang terjadi adalah monopoli alamiah. Kemampuan monopoli diperoleh dari penguasaan teknologi, informasi, manajemen, dan sumber-sumber faktor produksi. Kemampuan monopoli alamiah sangat terlihat pada perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Monopoli yang dimiliki MNC membuat mereka akan sangat eksploitatif terhadap SDA, terutama jika SDA berada diwilayah NSB yang penegak hukumnya masih rendah.

 

  1. 3.                       Pembangunan Terlanjutkan (Suistable development)

Dua puluh tahun setelah konfrensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, 5-16 juni 1972, diselenggarakan kembali Konfrensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 Juni 1992. Peristiwa ini upaya Internasional yang paling besar salam memajukan pembanguan terlanjutkan. Konfrensi ini merupakan pelaksanaan dari Resolusi PBB No.4/228 tanggal 22 Desember 1989 yang menyebutkan bahwa konfrensi harus merinci strategi dan tindakan untuk menghentikan dan mengurangi dmpak degradasilingkungan dalam konteks untuk meningkatkan usaha nasional dan internasional dalam guna mempromosikan pembangunan terlanjutkan dan berwawasan lingkungan di semua negara. Konfrensi ini mempertegas kembali prinsip-prinsip pembangunan terlanjutkan dengan penekanan kepada pendekatan pengintegrasian aspek kependudukan, lingkungan dan pembangunan. Lima dokumen penting yang dihasilkan dalam konfrensi ini :

  • Deklarasi Rio de Janeiro
  • Agenda 21
  • Pernyataan prinsip-prinsip kehutanan
  • Konvensi tentang keanekaragaman
  • Konvensi tentang perubahan iklim terhadap lingkungan
  •  
  1. 4.             Perhitungan PBD Berdasarkan Konsep Pembangunan Terlanjutkan

 

Perubahan cara pandang tentang pembangunan ekonomi membawa konsenkuensi terhadap perubahan cara dan indicator penilaian keberhasilan pembangunan. Salah satunya adalah perubahan perhitungan PBD

 

            PNN* = PNB – Dm – Dn  ………………………………………………………  (17.2)

 

Dimana :

PNN* = Produk Nasional Neto yang terlanjutkan (sustainable Net National Produk) 

PNB = produk National Bruto

Dm = depresiasi barang modal ( depreciantion of manufacture capital assets)

Dn = depresiasi sumber daya lingkungan (deprecianation of envirommental capital dinyatakan dalam saruan moneter (uang) per tahun .

 

            Dari peramaan diatas terlihat bahwa perhitungan PNN berdasarkan konsep pembangunan terlanjutkan memperhitungkan kelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup.

Kurva penawaran S adalah kurva penawaran tanpa memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan. Sedangkan kurva *S adalah kurva penawaran dengan memperhitungkan kerusakan lingkungan hidup,diamana perusaan di bebani biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup atau penggunaan SDA.

            Namun dengan konsep pembangunan terlanjutkan akan di peroleh kompensasi atas berkurangnya output :

 

  1. Makin sehatnya lingkungan akan mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan , sekaligus meningkatkan utilitas hidup.
  2. Makin kecilnya distorsi pasar sebagai akibat berkurang nya eksternalitas yang nmerugikan masyarakat.
  3. Meningkatkan  efesiensi perusahaan, di mana perusahaan akan melakukan penghematan penggunaan SDA, sebab setiap peningkaytan penggunaan SDA akan menambah biaya produksi.
  4. Memperbaiki akses masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan lingkungan .
  5. Memperbaiki disrtribusi pemanfaatan SDA antara generasi , dimana melalui pembebanan biaya kerusakan lingkungan, generasi sekarang di paksa berhemat sehingga bagi generasi selanjutnya tetap tersedia SDA yang memadai dan lungkupan hidup yang baik / makin baik.

 

  1. 5.                       Penerapan Di Indonesia
    1. a.       Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Implementasi pembangunan berkelanjutan telah manjadi agenda internasional, dimana setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan secara global, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Sebagai negara berkembangan Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup (sejak tahun 1972) sebenarnya telah aktif terlibat mengikuti dan berperan serta dalam berbagai pertemuan internasional serta KTT tentang pembangunan dan lingkungan yang diadakan oleh PBB maupun organisasi lingkungan atau negara-negara maju lainnya, mulai dari KTT pertama PBB Tahun 1972 di Stockholm (Swedia), Forum antar negara di Nairobi (1982), KTT Bumi di Rio de Jeniro di Brazil (1992) dan terakhir KTT

Pembangunan Berkelanjutan di Johanesburg, Afrika Selatan (2002). Demikian juga dalam konferensi tahunan yang membahas tentang dampak perubahan iklim (COP 1 sampai COP 16) yang diselenggarakan secara bergilir di berbagai negara, Indonesia tidak pernah absen, tak terkecuali dalam konferensi tentang keanekaragaman hayati yang merupakan agenda tidak lanjut dari KTT Bumi di Rio. Beberapa hasil konferensi berupa kesepakatan (konvensi) internasional baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat telah ditindaklanjuti (diratifikasi) oleh Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah (PP) bahkan Intruksi Presiden (Inpres), seperti Konvensi tentang keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon (CO2), pengelolaan lahan gambut dan lain-lain.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari tingkat keaktifan dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum nasional dan internasional tentu saja Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif terlibat dalam pembahasan tentang berbagai isu dan permasalahan lingkungan dan pembangunan baik skala regional maupun internasional (global). Indonesia juga termasuk yang cukup bahkan sangat tanggap dalam meratifikasi berbagai kesepakatan (konvensi maupun protocol) internasional menjadi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri, yang dapat diartikan bahwa secara konseptual dan perangkat peraturan sudah sangat siap dan sangat memahami tentang pentingnya menjalankan strategi pembangunan dengan konsep pembanguna berkelanjutan. Dalam hal ini, Indonesia sejak tahun 1982 sudah mempunyai UU tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (KPPLH), agar lingkungan hidup dikelola secara arif dan bijaksana. Lima belas tahun kemudian (tahun 1997) UU tersebut direvisi menjadi UU No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Selanjutnya, tahun 2009 (12 tahun kemudian) UU tersebut direvisi lagi menjadi UU.32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH).

Ketentuan wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan usaha yang diprakirakan akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 1986, yang kemudian direvisi menjadi PP No.51 Tahun 1993 serta direvisi kembali menjadi PP No.27 Tahun 1999. Berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan ketentuan baku mutu lingkungan (BML) pada air, udara dan buangan limbah industri semua juga tersedia dalam bentuk PP maupun Keputusan Menteri (Kepmen) dan Peraturan Menteri (Permen), baik dari Menteri Lingkungan Hidup dan semua Menteri Teknis lainnya (PU, Kehutanan, Pertanian, Industri, Pertambangan dan lain-lain). Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan pembangunan di Indonesia belum memenuhi kaedah-kaedah dalam pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti sebagai indikasi Indonesia belum melaksanakan pembangunan secara bekelanjutan, salah satunya adalah kerusakan hutan salah satu indikasinya dimana kepentingan generasi mendatang tidak diperhatikan sehingga aspek keberlanjutan (ekonomi, ekologis maupun social) sudah tidak terjamin lagi. Kegagalan Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bisa diurai dari actor-aktor yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Emil Salim (2006), dalam mengimplementasi konsep pembangunan berkelanjutan harus menekankan pentingnya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban. Jika ketiga aktor dalam pembangunan berkelanjutan ini bisa sinergis dan konsisten dalam pakemnya kesusuksesan Indonesai bukan keniscayaan lagi. Selain actor, integrasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan belum terjalin dengan baik, antara aspek ekonomi, social maupun ekologi. Sementara itu integrasi ketiga aspek itu menjadi factor kunci dalam kesuksesan dalam malaksanakan pembangunan berkelanjutan.

  1. Implemantasi Pembangunan Berkelanjutan dan Negara Berkembang

Implementasi pembangunan berkelanjutan menjadi kontroversi ketika dilihat dari sudut pandang keadaan negara sebagai negara maju, berkembang atau miskin dengan aspek ekonomi. Selama ini perkembangan ekonomi masih menjadi tolok ukur kemajuan setiap negara yang kemudian diidentikkan dengan tingkat peradaban sebuah negara. Padahal Negara berkembangan ketika ingin mensejajarkan diri dengan Negara maju, mau tidak mau harus mnggenjot aspek ekonominya. Tidak demikian dengan Negara maju yang sudah “lebih dahulu” mengeksploitasi kemampuan (SDA) ekonominya untuk maju. Ini bisa mnejadi tidak adil ketika Negara-negara berkembang seperti dibatasi untuk maju dengan memanfaatkan sumber daya alamnya.

Tinggalkan komentar »

Tugas no 4 Kelompok 3

Penyusunan APBD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

padangmedia.com , Senin, 08 April 2013 13:30 wib

@padangmedia.com

PADANG – Penyusunan anggaran mesti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang terlebih penting, penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu kepada wartawan usai kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Senin (8/4) di Axana Hotel, Padang.

Menurut Mahyeldi, diperlukan kehati – hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan baik, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan – kecenderungan yang berkembang.

“Diharapkan aparatur dari SKPD terkait dalam menyusun anggaran – anggaran kegiatan yang dilaksanakan  ini bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Mahyeldi.

Ia menyebutkan,  Pemerintah Kota Padang  dalam pengunaan anggaran pada tahun 2012 lalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun ini, seiring peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknik yang diberikan terhadap aparatur diharapkan Pemko Padang akan mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang, Syahrul, mengungkapkan, dalam pengeloaan keuangan daerah banyak aspek, diantaranya aspek perencanan dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan saat ini BPK sangat ketat mengawasi setiap anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kita perlu melengkapi data dan meningkatkan pula kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis.

“Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan saat ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Dan Kabid Keuangan pada SKPD dan kecamatan se Kota Padang sebanyakj 150 orang,” terangnya. (der)

 

 

KOMENTAR

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Penyusunan anggaran mesti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan BPK dan agar tidak terjadi lagi penyalah gunaan anggaran yang marak terjadi pada dewasa ini.

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Dalam menyusun apbd di suatu daerah diperlukan kehati-hatian. Aparatur pemerintah juga harus bisa memikirkan dengan baik permasalahan dalam daerah nya serta kebutuhan masyarakat daerah tersebut dalam menyusun apbd. Selain itu dalam penyusunan apbd, para aparatur pemerintah daerah juga harus bisa menimang dan memprediksi masalah-masalah apa yang kira-kira terjadi di daerahnya. Agar apbd yang disusun tersebut bisa digunakan sesuai dengan keadaan daerahnya serta bisa dipertanggungjawabkan di BPK.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Seharusnya penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan diperlukan kehati – hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan sebaik mungkin, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan – kecenderungan yang berkembang.

Agar, kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan agar tidak ada terjadi lagi penyalah gunaan anggaran (KKN) yang sudah banyak terjadi saat ini.

 

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Kurangnya pengawasan pemerintah daerah  setempat 2012 tahun lalu , pemerintah padang mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sehingga di perlukan adanya kehati-hatian dan peningkatan kinerja dalama mengurus dan mengelola keuangan negara sehingga akan berjalan sesuai prinsip, azaz, fungsi APBD. Jika kinerja dalam penyusunan APDB dapat di pertanggungjawabkan, maka daerah tersebut akan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penilaian tersebut dilihat dari , pembenahan data, peningkatan koordinasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan serta mengurangi pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan. 

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

Penyusunan anggaran memang  mesti harus bias dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena diperlukan kehati – hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan baik, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan – kecenderungan yang berkembang. Dan Yang terlebih penting, penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. dalam pengeloaan keuangan daerah banyak aspek, diantaranya aspek perencanan dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan saat ini BPK sangat ketat mengawasi setiap anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kita perlu melengkapi data dan meningkatkan pula kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis.

Tinggalkan komentar »

Tugas no 3 Kelompok 3

Indonesia Akan Jadi Basis Produksi Industri Taiwan

            Taiwan External Trade Development Council (Taitra) memprediksi Indonesia akan menjadi negara yang menjadi basis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017, menyusul prospek RI sebagai wilayah yang dinilai menjanjikan.

Market Research Department  Taitra  Harrison K.M. Lan mengatakan saat ini posisi Indonesia masih di peringkat kelima sebagai basis produksi sejumlah industri asal Taiwan, yaitu setelah China, Vietnam, Thailand, Malaysia.

“Melihat tren saat ini, kami meyakini dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menjadi basis produksi industri Taiwan di peringkat ketiga,” kata Lan menjawab pertanyaan wartawan  di Kantor Taitra yang ada di Taipei,  Senin, 15 Oktober 2012.

Memang, ujarnya, saat ini  90%-95% pilihan  kalangan industri Taiwan memilih China sebagai basis produksinya. Namun, tambahnya,  dominasi China tersebut di masa mendatang akan berubah. Menyusul prospek negara lain sebagai basis produksi, termasuk Indonesia.

“Indonesia  sebagai wilayah basis produsi  yang penting bagi industri asal Taiwan,” kata Luan. Dia mengatakan ada sejumlah alasan  ketertarikan  kalangan manufaktur asal  Taiwan untuk melirik Indonesia sebagai basis produksinya. Pertama, mengingat besarnya pasar di Indonesia  dengan penduduknya yang padat. Kedua, kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.

“Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS,”  kata Lan menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain.

Menurutnya, seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.

Kebijakan yang diharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.

“Seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai,”  kata Lan. Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia.  Lainnya adalah untuk industri garmen.
Ketika ditanyakan  industri asal Taiwan yang segera bakal  menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya, Lan tidak berkenan memberikan  jawabannya.

sumber : http://arnandadanu.blogspot.com/read/Indonesia.Akan.Jadi.Basis.Produksi.Industri.Taiwan/

 

 

 

KOMENTAR

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Baik sekali kabar ini. Indonesia seharusnya mampu menduduki posisi 3 setelah China dan Vietnam melihat mumpuninya Industri, pasar dan SDM di Indonesia. Apalagi saat ini industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga ternama dunia.

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Walaupun kini  industri asal Taiwan sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya, yaitu Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia dan Indonesia juga diprediksi naik akan menjadi negara yang berbasis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017. Tetapi seharusnya basis produksi industri Indonesia berbasis home industry karena dengan basis industri tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya kreatifitas masyarakat indonesia sendiri.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Sebenarnya Indonesia mempunyai industry pasar dan SDM yang cukup baik. Apa lagi jika kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.

Kebijakan yang diharapkan diberikan pemerintah Indonesia, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.

Jadi Indonesia sangat mampu dan bisa berpotensi menduduki posisi ke-3 asal Taiwan atau mugkin se-asia. Jika industry ini di kelola sebaik mungkin dan adanya peranan dukungan dari pemerintah.contohnya,saat ini Indonesia sebagai salah satu basis produksi yang menjadi salah satu suplai merek sepatu olahraga ternama di dunia yaitu pruduksi pou chen group.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Seharusnya Indonesia itu berbasis produksi Home Industry bukan berbasis produksi Industry Taiwan. Indonesia harus bangga jika memiliki produksi dalam negeri. Bukan menjadi basis produksi yang berasal dari negara lain . Dengan basis home industry, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, menciptakan daya kreatifitas masyarakat, menambah devisa negara juga. Coba anda bayangkan saja, kalau Indonesia ini hanya menumpang pada produksi negara lain? Bagaimana generasi penerus Indonesia akan maju? Yang ada hanya memanjakan rakyat Indonesia menikmati produksi negara lain. Sedangkan untuk menciptakan kreatifitas, mutu, tenaga yang berpotensi dan professional serta tenaga kerja yang handal dalam bidangnya perlu adanya peningkatan mutu SDM.

 

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

Bagus karena dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia. Sebab Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS yang menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain. Seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.

Kebijakan yang dharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai dan Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia. Lainnya adalah untuk industri garmen.

Tinggalkan komentar »

Tugas no 2 Kelompok 3

#8

Roadmap BUMNa

44 BUMN Tidak Akan Dilikuidasi

Penulis : Orin Basuki | Selasa, 27 April 2010 | 08:43 WIB SINGAPURA, KOMPAS.com

Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN. Ke-44 BUMN ini tidak akan digabung, dilikuidasi, atau didivestasi karena tergolong BUMN besar, telanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public service obligation atau PSO. Deputi Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin menegaskan hal itu di Singapura, Selasa (27/4/2010).   BUMN yang dikategorikan sebagai perusahaan besar antara lain adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam(Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk , PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Pertamina, serta PT PLN. Totalnya diperkirakan ada 25 BUMN. Adapun BUMN yang berstatus perusahaan umum atau perum ada 14 perusahaan, antara lain Bulog. Adapun BUMN yang saat ini menanggung tanggung jawab PSO ada 10 perusahaan. Dari 10 BUMN PSO itu, lima di antaranya adalah BUMN besar. Beberapa BUMN PSO yang akan kami biarkan stand alone (berdiri sendiri tanpa diganbungkan atau dikonsolidasikan) antara lain PT Pelni dan PT Kereta Api, ungkap Yasin.

Saat ini pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada 141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi. Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen. “Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di sektor tekstil,” ungkap Yasin.

Editor :

Edj

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/27/08434327/44.BUMN.Tidak.Akan.Dilikuidasi

 

 

 

KOMENTAR:

 

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Roadmap BUMN itu tidak mudah ditengah politik menjelang pemilu seperti ini dalam kurun waktu sisa 1 tahun. Jadi pantas saja kalau BUMN mempertahankan sistem yang ada saat ini. Seperti tidak akan menggabung, melikuditas, atau mendivestasi karena tergolong BUMN besar, terlanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public service obligation atau PSO

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk merancang roadmap dengan tetap mempertahankan dengan tidak digabungkan, dilikuidasi, didivestasi ke-44 BUMN besar sudah benar. Hal ini agar ke-44 BUMN besar tersebut bisa berdiri sendiri dan tentunya diharapkan bisa mengembangkan kegiatannya agar bisa  lebih membawa manfaat bagi masyarakat dan bisa mengabdi untuk masyarakat dan negara.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Rencana yang ingin di ajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN bukan rencana yang baik menurut saya.karna rencana tersebut belum tentu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Apa lagi di tengah politik menjelang pemilu seperti saat ini tidak mudah mengubah system kerja BUMN.

Jadi, pantas saja kalau BUMN tetap mempertahankan system yang ada saat ini.seperti tidak menggabung,melikuidasi,atau mendivestasi.

Karena,BUMN tergolong besar,berbentuk perusahaan umum,dan memiliki/memegang tanggung jawab Public Service Obligation atau (PSO).

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Program likuidasi, konsolidasi dan divestasi, privatisasi (penjualan saham) ini dilakukan sebenarnya kepada perusahaan BUMN yang terus menerus mengalami kerugian sehingga tidak sesuai dengan tujuan BUMN yang ingin mensejahterakan rakyat. Tapi dengan ada program  penjualan saham kepada pihak lain atau bisa disebut juga divestasi tidak relevan dengan tujuannya, baik untuk menutupi devisit APBN maupun untuk meningkatkan kinerja BUMN. Pembenahan kinerja BUMN tidak harus dengan pelepasan kepemilikan pemerintah, namun dapat dilakukan dengan cara lain. Cara yang dapat ditempuh diantaranya: Public enterprise reforms, Privatization of Management, Contracting Out, dan Joint Ventures.Juga dengan menerapkan Good Corporate Governance. Kecuali kalau penjualan saham tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah divestasi dan privatisasi BUMN mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya. Akan tetapi pada kenyataannya kan kadang tidak sesuai, apalagi BUMN sekarang identik dengan sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

 

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

Harus nya Saat ini pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada 141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Dan harus nya Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi. Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen. “Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di sektor tekstil,”

Karna sudah banyak sekali pemerintah berperan dalam usaha-usaha yang dianggap saya mungkin perusahaan itu sudah biasa berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Tinggalkan komentar »

Tugas no 1 Kelompok 3

Ekonomi Syariah Wujudkan Sistem Ekonomi Berkelanjutan

Senin, 11 Februari 2013 08:31 WIB | 1925 ViewsDelft, Belanda (ANTARA News) – Penerapan ekonomi syariah mampu mewujudkan sistem ekonomi berkelanjutan yang stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang saat ini dihadapi masyarakat global, kata konselor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman Ayodhia G.L Kalake.

“Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi,” kata Ayodhia pada pembukaan Konferensi Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Perhimpunan Inteletual Muslim Indonesia (PRIMA) Sabtu, di Hannover, Jerman.

Ia melanjutkan ekonomi syariah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan. “Syariah mengatur agar sumberdaya tidak dikuasai oleh para kapitalis,” ujar Ayodhia.

Menurut dia, di bidang perbankan aset syariah di Indonesia saat ini telah mencapai Rp179 triliun atau setara dengan 18,5 miliar dolar AS. Sedangkan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia tumbuh 36 persen sepanjang 2011 – 2012, dan kini mencapai 13,4 juta rekening.

Di Indonesia perbankan syariah tidak hanya mencakup lembaga-lembaga usaha tapi juga terdiri dari aktivitas sosial seperti penggalangan dana, infaq (memberikan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan), dan keuangan waqaf (menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya). Jumlah dana sosial yang terkumpul dan disalurkan melalui bank syariah adalah Rp94,9 miliar atau setara 9,7 juta dolar AS, jelas Ayodhia.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek perbankan. Merujuk pada kebutuhan masyarakat dunia dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perputaran roda ekonomi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Selain itu prinsip syrariah juga menjadi dasar pengembangan teknologi di bidang kesehatan, pengolahan sumberdaya alam, industri pangan, dan lain sebagainya.
“Sinergi antara ekonomi syariah dan teknologi syariah akan membangun pertahanan ekonomi yang kuat dalam suatu negara dalam menghadapi tantangan di masa mendatang,” kata Ayodhia

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/357655/ekonomi-syariah-wujudkan-sistem-ekonomi-berkelanjutan

 

 

 

Coment

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Ekonomi syariah di Indonesia terlebih disebutkan bahwa system tersebut mampu mewujudkan ekonomi yang stabil dan menjamin terhadap krisis yang ada karena bertujuan untuk memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraaan dan terbukti di Indonesia sendiri terjadi peningkatan nasabah pertahun 2011-2012 juga dikatakan bahwa ekonomi syariah selain memberikan manfaat di dunia tapi dapat pula memberikan manfaat diakhirat kelak karena sekalian memberikan sedekah, infak, zakat.

Pada dasarnya, memang semua system ekonomi tidak ada sempurna, sehingga pada penerapannya seringkali terdapat kekeliruan pada satu pihak dengan pihak lain dan hal tersebut yang akan menjadi masalah seperti ekonomi yang zaman dulu sebetulnya sudah ada di Eropa, namun system tersebut terbawa oleh sistem kapitalis yang menyebabkan mundurnya system tersebut. 

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Pada konsep ekonomi berkelanjutan mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan suatu daerah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan penduduk.Hal ini sama dengan prinsip dalam ekonomi syariah yaitu Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Ekonomi syariah memberikan dampak yang postif kepada perekonomian.ekonomi syariah seharusnya mampu mewujudkan sistem ekonomi yang tetap stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang sekarang ini dihadapi masyarakat global.apalagi,Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi dan ekonomi syariah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan.

Di Indonesia perbankan syariah tidak hanya mencakup lembaga-lembaga usaha tapi juga terdiri dari aktivitas sosial seperti penggalangan dana, infaq (memberikan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan), dan keuangan waqaf (menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya).
dan perekonomian Indonesia tidak hanya membahas tentang hal2 perbankkan tapi juga membahas kebutuhan masyarakat dunia dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perputaran roda ekonomi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.akan tetapi seharusnya dengan adanya ekonomi syariah seharusnya bisa membatu meringankan beban masyarakat.akan tetapi mulai sekarang ini ekonomi syariah pelan2 sudah mulai tertata dengan baik dan semoga saja memberikan dampak yang baik untuk Negara dan masyarakat.dengan adanya system ekonomi syariah ini.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Ekonomi syariah dulunya memang terbukti kalau pada masa krisis ekonomi jamannya pak Presiden Soeharto tetap stabil. Tapi untuk sekarang tidak, kenapa begitu? Ya banyak masyarakat yang mengeluh kalau sistem ekonomi syariah di bank bank syariah sama dengan yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah islam. Saya sendiri mengalami hal tersebut, saya membuka rekening di bank syariah yang berbasis mudarabah atau bagi hasil, tapi ternyata tidak sesuai. Untuk itu, cobalah kepada pemerintah untuk memikirkan hal itu kembali. Karena masih banyak yang harus dibenahi di Indonesia ini terutama dalam menerapkan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkelanjutan karena masih banyak lembaga yang belum optimal dalam menerepakan sesuai prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

melihat tantangan kehidupan manusia yang begitu semakin kompleks di segala aspek kehidupan, terutama di bidang perekonomian sepertinya perlu untuk memberikan solusi baru. ketika sistem ekonomi kapitalisme yang memimpin hampir diseluruh belahan bumi ini tidak terlepas Indonesia negeri dimana penduduknya mayoritas beragama Islam telah memperlihatkan ketidakmampuannya memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi penduduknya. fakta ini sepertinya sudah tidak terbantahkan lagi dimana kemiskinan dan pengangguran merajalela. kasus demi kasus menjadi saksi. ini merupakan bukti konkrit dan tidak terbantahkan lagi bahwa sistem ekonomi kapitalisme tidak layak lagi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa ini. sudah hampir puluhan tahun sistem ekonomi kapitalisme diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ekonomi bangsa ini namun tetap saja tidak berubah kearah yang lebih baik tetapi malahan menambah beban rakyat ini dengan menambang hutang negara.  Dan Beberapa tahun terakhir ilmu ekonomi islam telah menyita minat dari berbagai kalangan terutama para ahli ekonomi di seluruh dunia. Acara – acara seperti konferensi, workshop, seminar, dan kajian ilmiah diadakan untuk merumuskan ekonomi islam di zaman ekonomi modern. Melejitnya popularitas ekonomi Islam ini tidak lepas dari turunnya pamor sistem ekonomi besutan Karl Marx yang terbukti tidak dapat memecahkan masalah ekonomi di Uni Sofyet. Serta bocornya kebobrokan sistem ekonomi kapitalis, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, jumlah pengangguran, utang luar negeri, tingkat inflasi, dsb.

Ekonomi syariah memberikan dampak yang postif kepada perekonomian.ekonomi syariah mampu mewujudkan sistem ekonomi yang tetap stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang sekarang ini dihadapi masyarakat global.apalagi,Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi dan ekonomi syariah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan.

Pada tahun 1976, konferensi ekonomi Islam yang diadakan di Mekkah merumuskan bentuk perekonomian negara – negara islam. Salah satu hasil dari konferensi itu adalah dibangunnya Lembaga Riset Ekonomi Islam Internasional di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dari sana, secara perlahan, ekonomi islam mulai diperhitungkan sebagai solusi keuangan alternatif di dunia Internasional.

Tinggalkan komentar »

Perusahaan Go Public (Tbk) Cara Perekrutan Karyawan PT.TELKOMUNIKASI.Tbk

 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Operator Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutaintment, dan Services (TIMES)

Kemajuan teknologi berbasis pita lebar (broadband) semakin mempersempit jarak antara penggunanya. Teknologi broadband memberikan pilihan luas bagi end user untuk membangun komunikasi dengan mitranya di daerah atau negara lain dengan sangat efektif dan biaya yang sangat efisien dibandingkan dengan menghubunginya via layanan telekomunikasi biasa. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat infrastruktur berbasis broadband untuk mendukung inovasi layanan dan produknya menuju Information, Media dan Edutainment (“IME”). Tak hanya membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi Perusahaan, fokus Telkom pada penyelenggaraan IME juga merupakan sumbangsih Telkom pada kemajuan ekonomi dan kecerdasan bangsa.

Berikut ini adalah definisi mengenai layanan TIME secara satu per satu:

TELECOMMUNICATION
Telekomunikasi merupakan bagian bisnis legacy Telkom. Sebagai ikon bisnis perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak Plain Ordinary Telephone Service (”POTS”), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, broadband, satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani oleh Anak Perusahaan Telkomsel. Layanan telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam segmen pasar mulai dari pelanggan individu sampai dengan Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) serta korporasi.

INFORMATION
Layanan informasi merupakan model bisnis yang dikembangkan Telkom dalam ranah New Economy Business (“NEB”). Layanan ini memiliki karakteristik sebagai layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi yang mencakup Value Added Services (“VAS”) dan Managed Application/IT Outsourcing (“ITO”), e-Payment dan IT enabler Services (“ITeS”).

MEDIA
Media merupakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai bagian dari NEB. Layanan media ini menawarkan Free To Air (“FTA”) dan Pay TV untuk gaya hidup digital yang modern.

EDUTAINMENT
Edutainment menjadi salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB Telkom dengan menargetkan segmen pasar anak muda. Telkom menawarkan beragam layanan di antaranya Ring Back Tone (“RBT”), SMS Content, portal dan lain-lain. Komitmen kami untuk mendukung mobilitas dan konektivitas tanpa batas diyakini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan ritel maupun korporasi terhadap kualitas, kecepatan, dan kehandalan layanan serta produk yang kami tawarkan. Hal itu terbukti dengan kontinuitas peningkatan di sisi jumlah pelanggan kami, yakni mencapai 129,8 juta pelanggan per 31 Desember 2011, atau meningkat sebesar 7,8%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,6 juta pelanggan merupakan pelanggan telepon kabel tidak bergerak, 14,2 juta pelanggan telepon nirkabel tidak bergerak, dan 107,0 juta pelanggan telepon seluler. Pertambahan jumlah pelanggan seluler Kami sebesar 13,8% atau 13,0 juta pelanggan menjadi 107,0 juta pelanggan di akhir tahun 2011.

Visi Misi

Visi

To become a leading Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services (TIMES) Player in the Region

Misi

1. To Provide TIME Services with Excellent Quality & Competitive Price.
2. To be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation 

Corporate Values (5C):

– Commitment to Long Term

– Customer First

– Caring Meritocracy

– Co creation of win-win partnership

Struktur Perusahaan

 

  Dimuat pada tanggal 26 Mei, 2011

 Produk Dan Layanan

KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI 


Sesuai prinsip transparansi dan keadilan tata kelola Perusahaan yang baik, Telkom mengelola komunikasi dan pengungkapan Perusahaan sesuai Kebijakan direksi No.13 tahun 2009 yang dirancang berdasarkan ketentuan SOA section 302. Kebijakan ini berisi prosedur pengendalian keterbukaan Perusahaan (disclosure control procedure) yang bertujuan agar Perusahaan mampu memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil, prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal. 

Prosedur pengendalian pengungkapan ditetapkan untuk menjamin tata kelola pengungkapan dan tidak hanya pengungkapan laporan tahunan melainkan pengungkapan signifikan lainnya meliputi:

  • Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Bapepam- LK dan US SEC;
  • Annual Securities on Form-10;
  • Semi Annual Report on Form-8;
  • Surat Edaran kepada Pemegang Saham (sirkular) dalam rangka corporate actions seperti merger dan akuisisi, Pemecahan Saham, Pembelian Kembali Saham, penawaran tender, stock option, divestasi, leverage buy out, dan aksi korporasi lainnya;
  • Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
  • Laporan Pelaksanaan Paparan Publik;
  • Presentasi direksi dalam rangka Roadshow, Rapat Analis (inisiatif internal), Konferensi Investor (permintaan eksternal), materi Paparan Publik (permintaan eksternal);
  • Info Memo;
  • Profil Perusahaan;
  • Siaran Pers yang berkaitan dengan investor relations;
  • Siaran Pers yang tidak berkaitan dengan investor relations;
  • Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum;
  • Surat Pemberitahuan Pemantauan Pemeringkatan;
  • Ringkasan Keuangan Perusahaan, Ikhtisar Laporan Keuangan;
  • Website Perusahaan; dan p. majalah Internal Telkom;

Proses utama yang dilakukan Telkom sesuai prosedur pengungkapan meliputi:

  • Proses Representasi: merancang dan menjalankan proses representasi;
  • Pembentukan Komite Pengungkapan: membentuk Komite Pengungkapan yang diketuai oleh direktur Keuangan dengan anggota para pemimpin senior Perusahaan yang menentukan jenis pengungkapan yaitu kompleks atau non kompleks;
  • Diskusi dan Analisis manajemen: melakukan penelaahan, persetujuan dan penilaian kecukupan informasi dan memastikan bahwa semua informasi yang material telah diungkapkan secara lengkap, akurat, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. mekanisme penelaahan dilakukan dengan menggunakan jenjang sub-representasi karena tiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan bekerja sama untuk melakukan tinjauan pengungkapan secara bersama-sama bertanggung jawab kepada certifying officer/approver untuk memastikan bahwa semua informasi yang material telah diungkapkan oleh Perusahaan akurat, lengkap, dan patuh terhadap regulasi eksternal maupun internal Perusahaan dan wajib menyediakan dokumentasi yang jelas dan lengkap serta tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi sebagai bukti pelaksanaan proses penyusunan dan tinjauan pengungkapan;
  • Penelaahan oleh eksternal/spesialis: untuk pengungkapan tertentu, konsultan akan mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, hal ini mengingat Telkom merupakan Perusahaan multilisting di mana masing-masing bursa efek memiliki ketentuannya sendiri-sendiri;
  • Proses/Protokol untuk Penelaahan direksi: melakukan evaluasi pengungkapan oleh direksi terkait sebelum proses penandatanganan/sertifikasi oleh direktur Utama dan direktur Keuangan;
  • Internal Audit: melakukan audit secara berkala atas implementasi kebijakan dan penerapan pengungkapan Perusahaan mengacu pada ketentuan SOA 302 oleh Internal Auditor; dan
  • Hubungan dengan proses Section 404: senantiasa menyelaraskan proses pengendalian internal dengan perancangan dan penerapan SOX 404 berikut tindak lanjut defisiensi bilamana akan berdampak pada kehandalan pengungkapan.

Kepada pemangku kepentingan dan investor publik, Telkom menyampaikan keterbukaan informasi Perusahaan yang terkini antara lain melalui:

  • Info Memo (kuartalan);
  • Presentasi direksi;
  • Siaran Pers;
  • Jawaban pertanyaan dPR dalam rangka dengar pendapat;
  • Konferensi Pers; dan
  • Wawancara dengan pihak media. 

Sebagai Perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek di AS (NYSE), Telkom wajib tunduk pada peraturan otoritas pasar modal AS di mana salah satunya adalah Securities Exchange Act tahun 1934 (“Peraturan Pasar modal“) yang mewajibkan Perseroan membuat Laporan Tahunan Form 20-F yang ditujukan kepada US SEC. Sedangkan dalam kaitan dengan pencatatan di Bursa Efek London (LSE) serta terdaftar namun tidak tercatat (POWL) pada Bursa Efek di Jepang, Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi, yang antara lain terdiri dari:

  • Annual Report;
  • Half Yearly Report;
  • Semi Annual Report on Form-10; dan
  • Annual Securities on Form-8. 

Tata Kelola Perusahaan

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (“Good Corporate Governance” atau “GCG”) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan. Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi TELKOM untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis serta pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktekpraktek GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha TELKOM. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi TELKOM adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan. 

Bagi kami, komitmen terhadap penerapan instrumen ini tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar. Selama 2010, sebagai langkah implementasi kebijakan transformasi TELKOM di bidang GCG, kami melalui sub-Direktorat Business Effectiveness telah melakukan desain ulang proses dalam rangka penyelarasan dengan perubahan bisnis Perusahaan. Pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya Perusahaan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari tidak hanya di tingkatan Komisaris, Direksi dan manajemen namun hingga ke tingkatan karyawan agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Kami juga mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi, pelatihan serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap karyawan memahami dan mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perusahaan. TELKOM berusaha keras menjadi pemimpin dalam tata kelola Perusahaan diantara perusahaan-perusahaan di Indonesia dan telah memenangkan beberapa penghargaan prestisius terkait Tata Kelola Perusahaan yang baik. Selain itu, sebagai Perusahaan publik yang patuh pada peraturan otoritas pasar modal, baik Bapepam-LK maupun SEC, TELKOM menerapkan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tata kelola Perusahaan. Konsistensi dalam penerapannya mengacu pada Praktik-praktik Terbaik Internasional serta Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (“KNKG”) di Indonesia. Sebagai Perusahaan yang sahamnya terdaftar berdasarkan Section 12 Exchange Act di SEC, TELKOM berkewajiban untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang dimuat dalam Sarbanes Oxley Act Tahun 2002 (“SOA”) serta peraturan yang masih berlaku lainnya. Peraturan ketentuan dalam SOA yang relevan dengan bisnis TELKOM di antaranya:

  1. SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen TELKOM untuk ber tanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai sehingga memastikan kehandalan pelaporan keuangan TELKOM dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK. Sejauh ini TELKOM beserta anak Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan dan implementasi ICOFR yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perusahaan.
  2. SOA Seksi 302 yang menghendaki tanggung jawab dari pihak manajemen TELKOM terhadap pembuatan, pemeliharaan dan evaluasi terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam laporan dengan Exchange Act dan telah dicatat, diproses dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil kajian manajemen terhadap prosedur dan pengendalian pengungkapan ICOFR dan pengungkapan terkait dapat dilihat pada seksi “Prosedur dan 
    Pengendalian”. Kami juga mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Bapepam-LK dan NYSE mengenai independensi anggota Komite Audit. 

    Dimuat pada tanggal 10 Januari, 2012 

    Sistem Pengelolaan Kinerja

    Untuk mewujudkan komitmen penerapan tata kelola Perusahaan yang baik khususnya penerapan prinsip akuntabilitas, Telkom mengelola pertanggungjawaban kinerja karyawan dalam sebuah Sistem manajemen Performansi Karyawan sesuai yang diatur pada kebijakan Perusahaan Kd.66/2006. Sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, maka azas obyektif adil dan transparan diterapkan mengacu pada pedoman pengukuran dan penilaian kinerja yang bertanggung jawab dalam mekanisme kontrak manajemen, penetapan indikator kinerja sesuai ruang lingkup tugas dan peran unit dan individu di organisasi dan penetapan target yang disepakati mengacu pada target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana Perusahaan. 

    Target kinerja disusun berdasarkan rencana Perusahaan dan diturunkan secara berjenjang ditingkat unit, sub unit sampai dengan karyawan dengan memperhatikan prinsip Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Related (“SmART”), sedangkan evaluasinya dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan) sesuai indikator kinerja yang diukur dalam mekanisme penelaahan manajemen, yang didukung beberapa aplikasi secara online. 

    Penerapan kontrak manajemen yang ditetapkan dengan basis balanced scorecard digunakan untuk menilai pertanggungjawaban kinerja direksi, pemimpin tertinggi, pemimpin senior/unit dan karyawan dan selanjutnya menjadi acuan penetapan remunerasi. Evaluasi kontrak manajemen dilakukan setiap triwulan yang pencapaiannya diukur melalui aplikasi pedoman kinerja. Pada tahun 2011, sistem ini tetap dipertahankan dan terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. 

    PROFIL SDM 

    Pemenuhan kebutuhan SDM serta infrastruktur terkait dilakukan dengan berdasar pada prinsip sinergi dan optimalisasi sumber daya internal yang ada di jajaran Telkom Group.Strategi pengembangan SDM Kami menekankan pada harmonisasi jumlah kompetensi SDM searah dengan portofolio bisnis Telkom Group yang semakin fokus pada Telekomunikasi, Informasi, Multimedia dan Edutainment (TIME). Kami juga berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi diantara perusahaan di jajaran Telkom Group dan menanamkan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk lima tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha Perusahaan.Rencana ketenagakerjaan Telkom Group difokuskan pada peningkatan produktivitas dengan merujuk pada acuan yang kompetitif. Rencana ketenagakerjaan termasuk penjelasan mengenai profil sumber daya yang dihitung berdasarkan aktivitas bisnis dan Perusahaan di jajaran Telkom Group, serta penjelasan berdasarkan pekerjaan, posisi, umur dan latar belakang pendidikan. Melalui penerapan rencana ketenagakerjaan tersebut, Kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada baik di organisasi Telkom sendiri dan di jajaran Telkom Group di samping tetap melakukan rekrutmen sekitar 20% dari jumlah karyawan yang pensiun.Rencana pengalokasian karyawan Telkom Group disusun paling lambat pada triwulan IV dan berlaku selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana pengalokasian karyawan berisi berbagai informasi diantaranya:

    1. Nama posisi yang sudah atau sedang dan akan dijabat oleh karyawan;
    2. Layer posisi;
    3. Job stream;
    4. Lokasi kerja;
    5. Jumlah formasi;
    6. Rencana pengaturan karyawan tiap bulan termasuk promosi dan mutasi;
    7. Status penugasan (berjangka waktu/tidak berjangka waktu);
    8. Mutasi masuk dan keluar (in/out)

    Rencana ketenagakerjaan disusun dengan mengidentifikasi kebutuhan karyawan di jajaran Telkom Group, yang mengacu pada Human Capital Plan atau Rolling Human Capital Plan Telkom Group.Sementara itu, pelaksanaan rekrutmen SDM Telkom Group dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya internal melalui sinergi di jajaran Telkom Group. Sinergi di bidang perekrutan ini bertujuan mengedepankan efisiensi dalam hal biaya rekruitmen dan biaya pergantian karyawan di masing-masing Perusahaan, serta untuk mendapatkan kandidat terbaik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Telkom Group. Selain itu, sinergi ini dengan sendirinya juga memfasilitasi pengembangan karir setiap karyawan di jajaran Telkom Group. Jika dimungkinkan, kebutuhan karyawan akan dipenuhi oleh kandidat yang berasal dari dalam Telkom Group sendiri. Kami juga mengirim lebih banyak karyawan dari Telkom untuk penugasan di perusahaan lain di Telkom Group.Sinergi dalam hal perekrutan mencakup:

    1. Pelaksanaan Career Days;
    2. Pemanfaatan bersama atas infrastruktur dan fasilitas seperti tempat kegiatan pelatihan atau penilaian dalam proses penyeleksian karyawan;
    3. pemanfaatan bersama atas database kandidat serta modul atau materi terkait pengetahuan produk Telkom Group; dan
    4. Inisiatif sinergi di bidang perekrutan lainnya.

    Telkom Group memiliki 26.023 orang karyawan per tanggal 31 Desember 2011, yang terdiri dari 19.780 karyawan Telkom dan 6.243 karyawan pada Anak Perusahaan. Jumlah ini menurun 3,1% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2010 sebanyak 26.847 karyawan, dikarenakan pelaksanaan program multi exit sejak tahun 2005. 

    1. Profil Karyawan Berdasarkan Posisi Jabatan

      Berikut ini rincian karyawan Telkom Group berdasarkan posisinya:

       
      Jabatan Telkom Anak Perusahaan Telkom Group %
      Manajemen Senior 136 76 212 0,8
      Manajemen Madya 2.497 1.157 3.654 14,0
      Pengawas 9.694 2.162 11.856 45,6
      Lainnya 7.453 2.848 10.301 39,6
      Jumlah 19.780 6.243 26.023 100,0

       

    2. Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

      Komposisi karyawan Telkom Group per 31 Desember 2011 menunjukkan porsi karyawan berpendidikan pra kuliah lebih kecil, yaitu 27,9%, dibandingkan karyawan lulusan universitas yang menguasai porsi 42,1%. Hal ini dikarenakan Perusahaan lebih memfokuskan pada perekrutan karyawan berpendidikan lebih tinggi dalam rangka memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan usaha.

       
      Tingkat Pendidikan Telkom Anak Perusahaan Telkom Group %
      Pra Kuliah 6.695 564 7.259 27,9
      Lulusan Diploma 4.808 944 5.752 22,1
      Lulusan Universitas 6.594 4.351 10.945 42,1
      Pasca Sarjana 1.683 384 2.067 7,9
      Jumlah 19.780 6.243 26.023 100,0
    3. Profil Karyawan Berdasarkan Usia

      Berdasarkan tingkat usia, kelompok karyawan Telkom Group berusia di atas 45 tahun per 31 Desember 2011 masih mendominasi dengan persentase sebesar 54,6%, yang diikuti kelompok karyawan berusia 31 hingga 45 tahun sebesar 35,4% dan kelompok karyawan di bawah usia 30 tahun sebesar 10,0%.

       
      Kelompok Usia Telkom Anak Perusahaan Telkom Group %
      <30 913 1.686 2.599 10,0
      31 – 45 5.089 4.127 9.216 35,4
      >45 13.778 430 14.208 54,6
      Jumlah 19.780 6.243 26,023 100,0

       

 A. Pengembangan Kompetensi SDM

Telkom telah menetapkan strategi pengembangan kompetensi Human Capital yang dituangkan dalam Master Plan Human Capital 2011 – 2015, yang senantiasa diperbaharui setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perusahaan. Pelaksanaannya juga diselaraskan dengan strategi bisnis yang berdasarkan kepadaCorporate Strategic Scenario (“CSS”), Master Plan for Human Capital (“MPHC”), Training Needs Analysis (“TNA”), transformasi organisasi serta situasi keuangan Perusahaan.Selain itu, Telkom juga menerapkan pendekatan Competency Based Human Resources Management (”CBHRM”) dalam rangka penilaian terhadap kompetensi SDM yang ada. Model CBHRM terdiri atas Core Competency(values), Generic Competency (Personal Quality), dan Specific Competency (Skill & Knowledge). Ketiga model ini dikembangkan dan disempurnakan untuk mendukung penilaian kemampuan pegawai secara adil dan transparan.Telkom memiliki direktori kompetensi yang memuat daftar kompetensi yang diperlukan perusahaan yang senantiasa diperbaharui agar mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis Perusahaan. Dengan penerapan nilai Perusahaan (core values), yaitu Commitment to Long TermCustomer First, Caring Meritocracy,Co-Creation of Win-Win Partnership, dan Collaborative Innovation atau disebut Telkom 5C. Perusahaan pun menyesuaikan sejumlah kompetensi yang terdapat dalam direktori kompetensi keterampilan dan pengetahuan agar sesuai dengan perubahan portfolio bisnis perusahaan menjadi TIME.Pengembangan kompentensi karyawan Telkom dititikberatkan pada hal-hal berikut ini:

  1. Pengembangan budaya, yang memfokuskan pada internalisasi dan penguatan nilai perusahaan, sebagai basis pembentukan budaya.
  2. Pengembangan kemampuan peran, yang terfokus pada pengembangan kualitas pribadi yang dibutuhkan oleh setiap kategori peran yang dipilih/didefinisikan.
  3. Pengembangan kemampuan sesuai tuntutan pekerjaan.

Menyusul transformasi bisnis perusahaan yang terfokus pada bisnis TIME, penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi pada perubahan telekomunikasi berbasis TDM menjadi telekomunikasi berbasis IP dan kompetensi IME (Informasi, Media danEdutainment). Sementara itu, kompetensi pengembangan bertujuan untuk menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu yang dapat mendukung untuk menghadapi transformasi portofolio bisnis perusahaan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada strategi bisnis Perusahaan.Selama 2011, fokus program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan yang diselenggarakan Telkom adalah di bidang teknologi, pemasaran & manajemen, telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan bisnis new wave untuk mendukung terwujudnya visi Telkom menjadi pemimpin pasar dalam penyelenggaraan TIME. Pelatihan ini diselenggarakan bersama lembaga pendidikan terkemuka.Berikut ini strategi pengembangan kompetensi Telkom, yaitu:

  1. Lateral Strategy, yaitu berupa pelatihan yang diarahkan ke many to many marketing dan community marketing;
  2. Empower Strategy, yaitu berupa pelatihan yang mengarah ke saluran pengiriman, pemberdayaan manusia, dan peningkatan penjualan;
  3. Accelerate Strategy, yaitu berupa pelatihan untuk mendukung penetrasi dan akuisisi, serta peningkatan proses bisnis; dan
  4. DNA Strategy, yaitu berupa pelatihan untuk menggali informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan Telkom Group, meliputi devicenetwork dan aplikasi atau konten.

Untuk meningkatkan kerjasama unit bisnis Telkom Group dan untuk efisiensi biaya, dilakukan sinergi Telkom Group yang meliputi kerjasama program, kerjasama partisipan, maupun kerjasama di bidang fasilitas.Kemudian guna menciptakan pemimpin masa depan, disediakan program pengembangan kepemimpinan antara lain:

  • Kepemimpinan Tingkat Dasar (Supervisory Leadership FundamentalSupervisory Leadership Functional);
  • Kepemimpinan Tingkat Menengah (Suspim 135 B, Public Leadership untuk Manajemen Madya); dan
  • Kepemimpinan Tingkat Senior (Suspim 135 A, Functional LeadershipCommander TrainingPublic Leadershipuntuk Manajemen Senior).

Sebanyak 11.874 karyawan telah mengikuti kompetensi perubahan dan kompetensi pengembangan selama tahun 2011. Dalam program pelatihan kompetensi perubahan, sebanyak 3.864 karyawan mengikuti program Telekomunikasi, 6.362 karyawan mengikuti program Informasi, 3.266 karyawan mengikuti program Media serta program Edutainment, baik di dalam maupun luar negeri.Kemudian program pengembangan kompetensi yang terdiri dari Pengembangan bakat dan kepemimpinan diikuti sebanyak 3.172 karyawan, Telkom New Culture diikuti 1.714 karyawan, Synergy Telkom Group diikuti 450 karyawan, program Edukasi diikuti 3 karyawan, program sertifikasi diikuti 161 karyawan dan Core Function diikuti 11.874 karyawan. Penetapan keikutsertaan karyawan dalam keseluruhan program pengembangan kompetensi atau pelatihan tersebut ditentukan oleh kebutuhan Perusahaan dan karyawan dengan memperhatikan kesetaraan gender.Untuk pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan selama tahun 2011, Telkom mengeluarkan Rp157,0 miliar atau rata-rata sebesar Rp7,9 juta per karyawan yang mengikuti program tersebut.Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi karyawan juga termasuk fasilitasKnowledge Management, dimana setiap karyawan berkesempatan untuk bertukar ide, konsep dan berbagi informasi melalui artikel yang dapat diakses oleh semua karyawan.Agar karyawan tergerak mengikuti jalur pengembangan kompetensi perusahaan, Telkom telah menerapkan sistem penilaian yang obyektif atas kinerja karyawan. Penilaian atas kinerja masing-masing karyawan terkait dua aspek, yaitu aspek hasil yang berdasarkan sasaran kerja individu dan aspek proses, yang berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan. Pelaksanaannya dilakukan secara online terhadap sejumlah indikator perilaku terkait yang ditunjukkan oleh karyawan saat bekerja (demonstrated behavior).Hasil penilaian kompetensi selanjutnya dikaitkan dengan proses-proses lainnya, antara lain untuk kepentingan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, penghargaan/remunerasi, kinerja, bahkan untuk kebijakan pensiun dini.Untuk memperkuat pengembangan manajemen karir karyawan, Telkom juga memiliki jalur pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dianggap memiliki kinerja baik dan berbakat. Jalur ini terdiri dari kegiatan pengembangan kompetensi standar dan khusus yang dituangkan dalam Program Pengembangan Terpadu (”IDP”) dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai calon pemimpin di posisi penting Perusahaan. Telkom menyiapkan wadah yang disebut TopTalent Telkom Group (TopTalent), yaitu kumpulan karyawan yang memiliki kompetensi dan atau kinerja yang paling tinggi, serta potensi tinggi. Melalui Assessment Center Telkom dapat menggunakan data Top Talent untuk mengisi posisi layer 1 dan 2 (di bawah Direksi) dari seluruh perusahaan di bawah Group.Untuk pergerakan karir karyawan Telkom mengacu pada rencana pengaturan karyawan, yaitu adanya permintaan untuk pengisian posisi yang tersedia setingkat Pimpinan Unit/Direksi kepada Direktur SDM Telkom.Pengelolaan SDM kami telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar. Kami memenangkan 5 penghargaan dalam Indonesian Human Capital Studies 2011 yang diselenggarakan oleh Dunamis Human Capital dan majalah Business Review pada 30 Juni 2011, serta memperoleh peringkat kedua untuk kategori Inovasi HR BUMN terbaik dalam BUMN Award 2011 pada tanggal 1 Desember 2011 dari majalah BUMN Track, BUMN Public Relations Forum dan Kementrian BUMN.  

Fokus program pelatihan dan pendidikan karyawan tahun 2011 adalah bidang teknologi, pemasaran & manajemen telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan bisnis new wave.

 

Referensi :

  http://www.telkom.co.id/

https://www.google.co.id/

Tinggalkan komentar »

KONSEP NILAI WAKTU UANG (TIME VALUE OF MONEY)

Konsep ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan satu tahun yang akan datang. Konsep Time of Value ini sangat berkaitan dengan CAPITAL BUDGETING.

1.  Nilai yang akan datang

Future value (terminal value) adalah nilai uang yang akan datang dari satu jumlah uang atau suatu seri pembayaran pada waktu sekarang, yg dievaluasi dengan suatu tingkat bunga tertentu.

  1. • FV = P0+ SI= P0+ P0(i)(n)

2.  Nilai Sekarang (Present Value)

Nilai sekarang dari jumlah yang diperoleh di masa mendatang atau sering pula disebut dengan present value adalah nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Misalkan P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada t tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan tingkat bunga adalah r, maka bunga yang dapat diperoleh dari P rupiah adalah :

  1. I = P.r.t
    dan uang setelah t tahun menjadi :
    P + P.r.t = P(1+rt)
    Karena A adalah nilai uang sebanyak P pada t tahun mendaang, maka
    P(1+rt) = A
    atau
    P = A/I + rt
    Contoh :
    Setahun lagi rudi akan menerima uang sebanyak Rp. 10.000,-. Berapakah nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga adalah 13 % setahun?
    Dalam masalh ini, A = 10.000,-. r = 0,13 dan t = 1
    P = 10.000/ 1 + (0,13)(1)
    = 8849,56
    Menghitung nilai pada waktu sekarang jumlah uang yang baru akan dimiliki beberapa waktu kemudian

PV = FV / (1+i)n
Istilah yang digunakan :
Pv = Present Value (Nilai Sekarang)
Fv = Future Value (Nilai yang akan datang)
I = Bunga (i = interest / suku bunga)
n = tahun ke-
An = Anuity
SI = Simple interest dalam rupiah
P0 = pokok/jumlah uang yg dipinjam/dipinjamkan pada periode waktu

3.  Anuitas

Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Selain itu anuitas juga diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai imbalan premi yang telah Anda bayar. Contohnya adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen.

  1. Ada dua jenis anuitas:

1)      Anuitas biasa (ordinary) adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode

2)       Anuitas jatuh tempo (due) adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode.

3)      Nilai Sekarang Anuitas (Present Value Annuity)
Nilai Sekarang Anuitas adalah nilai hari ini dari pembayaran sejumlah dana tertentu yang dilakukan secara teratur selama waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, jumlah yang harus anda tabung dengan tingkat bunga tertentu untuk mandapatkan sejumlah dana tertentu secara teratur dalam jangka waktu tertentu.

4)      Anuitas Abadi
Anuitas abadi adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan diharapkan akanberlangsung terus menerus.
PV (Anuitas Abadi) = Pembayaran = PMT
Tingkat suku bunga i
Obligasi terusan adalah sebuah obligasi terbitan pemerintah inggris untuk mengkonsolidasikan utang-utang masa lalu, dengan kata lain consol adalah obligasi terusan.

5)      Pinjaman yang Diamortisasi
Salah satu penerapan penting dari bunga majemuk adalah pinjaman yang dibayarkan secara – dicicil selama waktu tertentu. Termasuk di dalamnya adalah kredit mobil, kredit kepemilikan rumah, kredit pendidikan, dan pinjaman-pinjaman bisnis lainnya selain pinjaman jangka waktu sangat pendek dan obligasi jangka panjang. Jika suatu pinjaman akan dibayarkan dalam periode yang sama panjangnya (bulanan, kuartalan, atau tahunan), maka pinjaman ini disebut juga sebagai pinjaman yang diamortisasi (amortized loan).

Referensi : http://ichsan231.wordpress.com/2007/05/08/nilai-sekarang/,

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2060432-konsep-nilai-waktu-uang/

http://id.wikipedia.org/wiki/Anuitas

http://books.google.com/books?id=10bdldqt4rAC&pg=PT35&lpg=PT35&dq=%22nilai+sekarang+anuitas+adalah%22&source=bl&ots=wX719_kd0t&sig=icJRl-eB6ob-WMFAqZ63FgPsoiE&hl=en&ei=JJbfTMDvEse2cc62tJcM&sa=X&oi=book_result&ct=result&re

http://finalgetsugatensho.wordpress.com/2012/01/13/konsep-nilai-waktu-uang-time-value-of-money/

Tinggalkan komentar »

Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar

Dalam ekonomi terdapat permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain.

A. Permintaan
Pengertian Permintaan
Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu.
Masyarakat selaku konsumen harus membeli barang atau jasa keperluannya di pasar. Keadaan ini mengandaikan bahwa barang atau jasa itu memiliki tingkat harga tertentu. Adanya berbagai macam harga di pasar selanjutnya mengandaikan adanya kondisi yang mempengaruhi. Adapun unsure-unsur yang terdapat pada permintaan yakni barang atau jasa, harga dan kondisi yang mempengaruhi. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga.
Kurva Permintaan
Permintaan di tempatkan sebagai fungsi yang dipengaruhi oleh beberapa factor. Factor yang di maksid adalah harga, barang, atau jasa, selera dan pendapatan. Keterkaitan antara permintaan dan faktor-faktor tersebut menghasilkan rumus sbb :
X= f (Hb1, Hb2, S, P)
Dimana :
H = harga S = selera
B = barang atau jasa P = Pendapatan
Dalam kaitannya dengan factor ekonomi pada masalah permintaan ini berlaku ceteris paribus. Dalam kondisi seperti ini harga merupakan factor dominant dalam permintaan, sementara factor yang lain dianggap tidak berubah.
Pada harga yang tinggi , banyak pembeli yang tidak mampu membeli atau mungkin cenderung mencari barang substitusi dengan harga terjangkau. Sedangkan pada harga rendah, pembeli yang tadinya kurang mammpu menjadi mampu untuk membeli
Bagi pembeli perorangan, kenaikan harga akan memperkecil daya beli pembeli atau akan mengurangi anggaran untuk alat pemuas kebutuhan yang lainnya (dengan catatan pendapatan tetap)
Adanya harga barang substitusi yang harganya jauh lebih rendah akan lebih menarik apabila harga suatu barang atau jasa semakin tinggi. Akibatnya pembeli akan beralih dari barang atau jasa yang telah biasa di konsumsi ke barang atau jasa substitusi
Kurva Permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva ini akan menghubungkan titik-titik koordinat pada sumbu harga (sumbu Y) dengan sumbu jumlah barang (sumbu X).
Kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, maksudnya apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan mengalami kenaikan.
Hukum Permintaan
` Hukum ekonomi berlaku ceteris paribus (diluar obyek yang diselidiki, keadaannya tetap tidak berubah). Singkatnya hukum permintaan adalah :
“ Permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apa bila harga naik”.
Artinya, apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dalam hukum permintaan jumlah barang yang diminta akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang. Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta, hal ini dikarenakan:
·         naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan
·         naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya lebih murah.
3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Permintaan (Demand)
·         konsumen / selera konsumen
·         Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap
·         Pendapatan/penghasilan konsumen
B. PENAWARAN
Pengertian Penawaran
Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu.
Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen, pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi ini kemudian dijual kepada konsumen di pasar menurut tingkat harga tertentu. permintaan bersangkut paut dengan pembelian dan pemakainan sedangkan penawaran bersangkut paut dengan peneyediaan dan penjualan. Jadi penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi.
Hukum Penawaran
Hukum penawaran berbunyi: bila tingkat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Dalam hukum penawaran jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan tingkat harga, di hukum penawaran hanya menunjukkan hubungan searah antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga.
Kurva Penawaran
Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva ini akan menghubungkan titik-titik koordinat pada sumbu harga (sumbu Y) dengan sumbu jumlah barang (sumbu X). Contoh: jumlah pakaian batik yang ditawarkan Ibu Nina pada berbagai tingkat harga.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penawaran (Suply)
1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan
2. Tujuan Perusahaan
3. Pajak
4. Ketersediaan dan harga barang pengganti/pelengkap
5. Prediksi / perkiraan harga di masa depan
C. KESEIMBANGAN PASAR 
1. Keseimbangan Pasar Barang (output)
Dalam analisis grafis, keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan cara menggabungkan kurva permintaan pasar dan penawaran pasar.
2. Keseimbangan Pasar Barang (catatan matematis)
Apabila fungsi permintaan dan penawaran sama, maka keseimbangan pasarnya dengan pendekatan matematis dapat diperoleh dengan rumus :
Qd = Qs
Dimana :
Qd = Jumlah yang diminta
Qs = Jumlah yang ditawarkan
Dengan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran pasar beras yang telah kita temukan, maka harga dan jumlah keseimbangannya dapat dicari sebagai berikut :
Keseimbangan pasar terjadi apabila kita jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan atau Qd = Qs.
Oleh karena itu : -4/5P + 5.800 = 4/5P – 600
-4/5P – 4/5P = -600 – 5.800
-8/5P = 4.000
Untuk P = 4.000 kaka : Q = 4/5P – 600
Q = 4/5 (4.000) – 600
Q = 2.600
Jadi, keseimbangan pasar tercapai pada harga Rp.4.000,00 dan jumlah sebesar 2.600 kg.
Silahkan kalian perhatikan, baik dengan pendekatan grafis maupun matematis keseimbangan pasar tercapai pada harga dan jumlah yang sama.
Sumber
Tinggalkan komentar »

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

1 Komentar »